Pemkot taat kepada KASN, justru Pemkot Bengkululah yang pertama sekali menerapkan undang-undang ASN

Di buat oleh fahmi Pada Selasa, 22 Maret 2016 08:41:22 Kategori News



Rekomendasi KASN terhadap Pemkot Bengkulu 


PemkotBengkulu,- Senin (21/03/16) memenuhi undangan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan didampingi pakar hukum Pemkot Bengkulu Dr. Elektison Somi, Pansel JPT Pratama Dr. Zakaria, Sekda Kota Marjon, M.Pd, Kepala BKD Kota M. Husni, M.Si, dan Kabag Humas Dr. H. Salahuddin Yahya, M.Si, serta Sekretaris DPW Partai Nasdem Erna Sari Dewi, SE. Untuk mengklarifikasi rekomendasi yang dikeluarkan KASN Nomor :  B-193/KASN/2/2016 tanggal 2 Februari 2016.

Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam menyelesaikan polemik mengenai legalitas tim pansel  Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dan pejabat yang dinonjobkan di lingkungan Pemkot Bengkulu telah mendapati titik terang. 

Dalam pertemuan tersebut Walikota dan rombongan bertemu langsung dengan Ketua KASN Prof. Sofian Effendi, dua komisioner KASN Tasdik Kinanto dan Waluyo,  serta asisten bidang pengaduan KASN Sumardi, dan juga perwakilan dari BKN Bariadi Sani Raharjo. 

“Pemkot taat kepada KASN, justru Pemkot Bengkululah yang pertama sekali menerapkan undang-undang ASN dalam tahapan ini. Lalu kenapa ketika semua sudah dilakukan sesuai dengan tahapan dan diketahui oleh KASN, tiba-tiba beberapa waktu lalu muncul rekomendasi dari KASN untuk melantik pejabat yang telah dinonjobkan,”papar Helmi Hasan.

Merespon penjelasan dari Walikota dan pakar, Ketua KASN Prof. Sofian Effendi mengapresiasi sikap Pemerintah Kota Bengkulu yang berniat menyelesaikan polemik dengan mengklarifikasi secara kronologis dan teliti. “Kami sudah mendengarkan, dan kami pun akan menjadikan ini sebagai pelajaran bagi KASN sebagai lembaga yang baru berdiri, bahkan Kota Bengkulu direncanakan jadi pilot project implementasi UU ASN di Indonesia,” ujar Prof. Sofian Effendi. Terkait  rekomendasi yang beberapa waktu lalu dikeluarkan oleh KASN, lanjutnya, itu didasari atas kajian dan data-data yang diterima oleh KASN dari pelapor. 

Hasilkan Tiga Kesepakatan

Pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan tiga kesepakatan yaitu. Pertama. Bahwa akan dilakukan seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pmerintah Kota Bengkulu untuk mendapatkan calon terbaik yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipili Negara yang telah memenuhi persyaratan dan dilaksanakan oleh Pansel yang dibentuk Walikota selaku PPK di Pemerintah Kota Bengkulu.

Kedua. Bahwa Pansel yang telah dibentuk oleh Walikota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 116 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Bengkulu tertanggal 30 Juli 2015. Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 125 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tertanggal 24 Agustus 2015, dan Surat Keputusan Walikota Nomor 151 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 125 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tertanggal 5 Oktober 2015 dinyatakan sah dan memenuhi persyaratan. Khusus anggota Pansel dari unsur akademisi tidak memerlukan izin dari Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai persyaratan anggota Pansel.

Ketiga. Bahwa dalam pelaksanaan kesepakatan butir 1 diatas, Walikota Bengkulu akan berkoordinasi dengan KASN.

Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan dan Ketua KASN Prof. Sofian Effendi, dan saksikan oleh peserta pertemuan.


Berita Terkait :


Bagikan :
share fb share g+ share twitterTv Online Streaming